bunga rampai kehidupan

Rasulullah Muhammad SAW Nabi Pembawa Rahmat

2010-02-11T23:01:00.000-08:00

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Bismillahirrahmanirrakhiim... Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam Allah SWT semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh, penulis perlu menjelaskan bahwa sesuatu yang akan penulis paparkan sebagai bentuk belajar penulis dan bentuk untuk berbagi kepada semua. Maka jika demikian terdapat kekurangan dan kekhilafan penulis berharap kepada para pembaca saudara-saudaraku yang budiman untuk berkenan memberikan saran dan masukan kepada penulis. Sungguh saya sebagai penulis merasa jauh dari kesempurnaan dan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa...

Saudara-saudaraku yang berbahagia kalau kita petik pelajaran dari cerita dan buku-buku serta pendapat para ulama-ulama besar di Dunia ini kita mendengar bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang membawa Rahmat Allah SWT bagi kita umat manusia di muka bumi ini. Mengapa demikian ? menurut penulis hal tersebut karena kehadiran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT di bumi ini dideri tugas oleh Allah SWT untuk :
1. Selain sebagai Nabi yang terakhir dari Nabi-nabi sebelumnya, Muhammad SAW juga sebagai penyempurna atas ajaran-ajaran agama sebelumnya.
2. Mengajak umat manusia dimuka bumi ini senantiasa berbuat kebajikan/berbuat baik. Hal tersebut senada dengan Hadits Nabi yang berbunyi "innamal bu'istu liutamimma minmakarimal akhlaq" yang artinya sesungguhnya nabi Muhammad SAW dilahirka ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaq manusia-manusia di bumi ini. misalnya : mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai dan menghormati terhadap sesama umat manusia, saling menjaga kelestarian lingkungan, saling berbuat baik dan saling memaafkan atas kesalahan satu sama lainnya dan masih banyak lagi yang di ajarkan beliau baik dari segi perkataan maupun perbuatan bahkan tuntunan ajarannya melalui Kitab Al-Qur'an.

Lantas bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita "Kenapa al-Qur'an diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca dan menulis?"

Saudara-saudaraku sekalian.... kenapa dipilih Nabi Muhammad SAW? yang tahu kebenarannya hanyalah Allah SWT, penulis hanya menelaah dan mencoba berbagi analisa. Menurut penulis bahwa kalau pada saat itu al-Qur'an diturunkan melalui orang-orang yang cerdas/pintar yang bisa menulis dan membaca maka rumor yang beredar kemungkinan adalah al-Qur'an hasil rekayasa orang-orang tersebut...Untuk itu tidaklah mungkin kalau al-Qur'an adalah hasil rekayasa Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis dan membaca, namun al-Qur'an adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang dipilih dan dikasihi Allah SWT dan terjaga dari segala salah dan dosa...

Demikian saudara-saudaraku sekalian, atas sekelumit analisa dan penafsiran dari penulis sebagai hamba yang fakir yang tidak luput dari salah dan dosa...kritik dan saran kirimkan ke selasa.kliwon@gmail.com

ttd
Penulis

Rahasia Kasih dan Sayang Allah SWT

2010-02-08T22:54:00.000-08:00

"BISMILLAHIRRAHMANIRRAKHIIM" merupakan lafal/kalimat yang sering kita ungkapkan orang-orang Islam ketika akan mengawali pembacaan ayat suci al_Qur'an dan hadits serta saat-saat orang Islam menjalankan ibadah shalat bahkan setiap saat orang Islam akan melaksanakan sesuatu kegiatan/aktifitas. Namun apakah kita semua tahu atas arti dan makna yang terkandung dibalik lafal tersebut ?

Pada kesempatan ini Penulis akan mencoba memaparkan atas arti dari lafal/kalimat "Bismillahirrakhmanirrakhiim..." yang artinya "dengan menyebut nama (asma) Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha Penyayang...

Para pembaca yang budiman, kalau kita tarik dari arti lafal tersebut dapat saya uraikan bahwa "Maha Pengasih" mengandung maksud yang lebih luas karena Allah SWT di dalam memberikan kasih-Nya tidak pernah pilih kasih, siapapun dan apapun ciptaan-Nya (manusia, tumbuhan, binatang dll) Allah SWT tetap memberikan Kasih-Nya. bahkan kepada ciptaan-Nya sekalipun dia tidak taat kepada-Nya, Allah tetap memberikan/melimpahkan kasih kepada mereka. Kemudian "Maha Penyayang" mengendung maksud yang luas juga bahwa sayang Allah SWT kepada makhluk-makhluknya tidak dapat terbilang (terhitung). Tidak ada makhluk apapun yang bisa menghitung/mengukur Sayang Allah kepada Makhluk-makhluk-Nya.

Berangkat dari kandungan makna itulah, penulis sering menyebutnya dengan lantunan "Allah SWT Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, dan Maha Penyayang yang tak pernah terbilang"...

Demikian sedikit berbagi penulis kepada para pembaca/pengunjung setia bungarampaikehidupan.blogspot.com. Jika memang apa yang penulis paparkan tersebut ada kekurangan atau kesalahan besar harapan penulis untuk diberikan kritik dan saran ke email : selasa.kliwon@gmail.com dan kalaupun paparan tersebut di atas merupakan sesuatu yang indah/benar maknanya itu semua karena ungkapan kecintaan penulis kepada Allah SWT dan kebenaran/keindahan itu dari Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada setiap hamba-bamba-Nya...terima kasih.

Tahun 2010

2010-02-02T23:49:00.000-08:00

Tak terasa ternyata sudah lama aku tidak menyapa waktu yang berjalan terasa begitu cepat sampai akhirnya 2009 berlalu begitu saja serpihan kenangan menambah warna dalam buku perjalanan hidup, sesuatu yang pahit telah mendewasakanku dan sesuatu yang manis telah menjadi semangatku dalam menapi jalan. Terima kasih yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah dan rahmatnya yang telah KAU limpahkan pada hamba...semoga di tahun 2010 ini hamba dapat lebih berbhakti dan lebih meningkat dalam karya nan sahaja.

Tahun 2010 ku berharap penuh dengan ukiran kisah yang menyenangkan sebagai penghantar di masaku yang akan datang. Semangat usaha/upaya terus kami kobarkan dalam jiwaku tuk gapai segala angan dan impianku seraya berdo'a memohon kepada Yang Kuasa Tuhan Semesta Alam, Maha Berkehendak lagi Maha Bijaksana yang selalu menuntun hamba-hambanya menuju masa depan yang gemilang.... Amiin ya rabbal 'alamiin.

Melangkah

2009-04-23T02:09:00.000-07:00

Satu kata yang sangat bermakna karena makna itu menunjukkan suatu pekerjaan atau upaya seseorang menuju pada suatu titik tujuan tertentu. Maka bagi anda yang ingin mencapai sesuatu yang anda inginkan... teruslah melangkah jangan pernah takut terjatuh, karena jatuh itu bagian dari resiko yang harus Anda rasakan dan terjatuh merupakan satu bukti Anda berbuat bahkan suatu kenangan dikemuadian hari tatkala Anda mencapai pada suatu titik tujuan/keinginan yang tercapai. Indah rasanya jika Anda berani melangkah, namun sebaliknya jika Anda tidak melangkah maka hidup Anda akan terasa hampa tanpa warna dan rasa..."kosong".

Jadi, beruntunglah bagi orang yang telah berani/memberanikan diri untuk melangkah... karena orang tersebut menjadi tahu dan bisa.... Anda tidak percaya ? silahkan Anda mencoba.

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

2008-07-21T23:22:00.000-07:00

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air –misalnya-, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.

Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

Untuk itulah, tulisan ini dihadirkan. Tentu saja tulisan ini tidak dapat menguraikan secara lengkap dan detail setiap rincian sejarah hukum Islam di Tanah air, namun setidaknya apa akan Penulis paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam, sejak awal kedatangan agama ini ke bumi Indonesia hingga di era reformasi ini. Pada bagian akhir tulisan ini, Penulis juga menyampaikan kesimpulan tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia untuk apa yang Penulis sebut dengan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam.

B. Hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan Belanda

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi.^{^[1]}Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara.^{^[2]}

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.

Kesultanan-kesultanan tersebut –sebagaimana tercatat dalam sejarah- itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17.^{^[3]} Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

C. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.^{^[4]}

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1. Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.

2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.

3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.^{^[5]}

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan (1) menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.^{^[6]}

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.^{^[7]}

2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.^{^[8]}

3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).^{^[9]}

4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.^{^[10]}

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

D. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepag meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.^{^[11]}

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.

2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.

3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.

4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.^{^[12]}

5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.

6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.^{^[13]}

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.^{^[14]}

E. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang –yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia-, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam.^{^[15]} Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar aggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golonga dalam masyarakat Indonesia”.^{^[16]}

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam.^{^[17]}

Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari taggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu- menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary –bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.^{^[18]}

Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan, Kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’ yang masih diliputi kabut rahasia…suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.^{^[19]}

F. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950

Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia –yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat-. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, samasekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD’45 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB.^{^[20]}

Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.^{^[21]} “Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950.^{^[22]} Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional.^{^[23]} Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.^{^[24]}

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majlis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majlis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majlis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan –menurut Anwar Harjono- lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis”.^{^[25]} Namun bagaiamana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan.

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya negara-boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar –apa yang mereka sebut dengan- “kesadaran teologis-politis”nya.^{^[26]}

G. Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU –yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno ^{^[27]} bersama dengan PKI dan PNI ^{^[28]} kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.^{^[29]}

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.^{^[30]} Lalu bagaimana dengan hukum Islam?

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukunagn kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya –menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.^{^[31]}

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.^{^[32]} Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.^{^[33]}

H. Hukum Islam di Era Reformasi

Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.^{^[34]}

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.^{^[35]}

I. Penutup

Era reformasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan Syariat Islam. Bagi penulis, ide ini tentu patut didukung. Namun sembari memberikan dukungan, perlu pula kiranya upaya-upaya semacam ini dijalankan secara cerdas dan bijaksana. Karena menegakkan yang ma’ruf haruslah juga dengan menggunakan langkah yang ma’ruf. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, sesuai dengan sunnatullah-nya. Karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. Sebab tanpa kesabaran yang cukup, upaya penegakan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan anarkis yang justru tidak sejalan dengan kema’rufan Islam.^{^[36]}

Proses “pengakraban” bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah dilakukan, harus terus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat ini. Sebab tidak dapat dipungkiri, dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi sangat menentukan sukses-tidaknya suatu tujuan dan cita-cita.

Wallahu a’lam.

J. DAFTAR PUSTAKA

1. Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005.

2. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998.

3. Jimly Ashshiddiqie, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September 2000.

4. Chamzawi, Memperjuangkan Berlakunya Syari’ah Islam di Indonesia (Masih Perlukah?), Majalah Amanah, no.56, tahun XVIII, Nopember 2004/Ramadhan-Syawal 1425 H.

[1] Sebagaimana disebutkan dalam Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005, hal. 61. Sementara itu Bahtiar Effendy menyebutkan bahwa Islam mulai diperkenalkan di wilayah nusantara pada akhir abad 13 dan awal abad 14 Masehi. Kesimpulan ini sangat mungkin didasarkan pada fakta bahwa kesultanan Islam pertama, Samudra Pasai, berdiri pada kisaran waktu tersebut. Lih. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998, hal. 21.

[2] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 61.

[3] Ibid., hal. 61-62.

[4] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 63-64.

[5] Ibid., hal. 64-66.

[6] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 67-68.

[7] Ibid., hal. 68.

[8] Ibid., hal. 68-70.

[9] Ibid., hal. 70.

[10] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 72.

[11] Ibid., hal. 76.

[12] Mengenai apakah Masyumi versi ini merupakan asal-usul Partai Masyumi di kemudian hari, lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 93, catatan kaki no.105.

[13] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 76-79.

[14] Daniel S.Lev, Islamic Courts in Indonesia, hal. 34, sebagaimana dinukil dari Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 83.

[15] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 84. Mereka antara lain adalah Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, dan K.H.A.Wahid Hasjim. Jumlah ini didasarkan pada apa yang dituliskan oleh Muhammad Yamin dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I dan II, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959, hal. 60. Sementara dalam Ramly Hutabarat menyebutkan dalam Kedudukan Hukum Islam, hal. 85, disebutkan jumlah kubu Islam adalah 15 orang. Data ini didasarkan pada pidato Abdul Kahar Muzakkir di Konstituante, dalam Tentang Dasar Negara di Konstituante, jilid III. Bandung: Secretariat Jenderal Konstituante, 1959, hal. 35.

[16] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 85.

[17] Ibid., hal. 89-90. Titik kompromi lain juga terlihat dalam rumusan tentang syarat menjadi Presiden Republik Indonesia yang haruslah “orang Indonesia asli dan beragama Islam.”

[18] Ibid., hal. 92-93.

[19] Risalah Perundingan 1957, tanpa tempat, Konstituante Republik Indonesia, tanpa tahun, hal. 325, sebagaimana dinukil dari Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 91.

[20] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 103.

[21] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 110-111.

[22] Ibid., hal. 112.

[23] Ibid., hal. 113.

[24] Ibid., hal. 115.

[25] Ibid., hal. 131-133.

[26] Karl. D. Jackson, Traditional Authority, Islam, and Rebellion, hal. 10, sebagaimana dikutip dari Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal. 96-97.

[27] Ini adalah manifesto politik yang terdiri dari (1) kembali ke UUD 1945; (2) sosialisme Indonesia: (3) demokrasi terpimpin: (4) ekonomi terpimpin; dan (5) kepribadian Indonesia. Lih. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 110.

[28] Masing-masing diwakili oleh Idham Chalid (NU), D.N. Aidit (PKI), dan Suwirjo (PNI).

[29] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 140-141.

[30] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 111-112.

[31] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 149-150, dan 153.

[32] Lihat beberapa alasan diterimanya UU ini dalam Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit, hal. 163-164.

[33] Ibid., hal. 156-157. Kompilasi ini terdiri dari tiga buku: (1) tentang Hukum Perkawinan, (2) tentang Hukum Kewarisan; dan (3) tentang Hukum Perwakafan.

[34] Jimly Ashshiddiqie, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September 2000.

[35] Ibid.

[36] Lih. Chamzawi, Memperjuangkan Berlakunya Syari’ah Islam di Indonesia (Masih Perlukah?), Majalah Amanah, no.56, tahun XVIII, Nopember 2004/Ramadhan-Syawal 1425 H.

Bukan orang lain, tapi diri kita yang siaga ... !!!

2008-07-09T00:44:00.001-07:00

Adaptasi Perubahan Iklim dan Siaga Bencana

2008-07-04T22:36:00.000-07:00

Indonesia adalah negara yang kaya akan bencana dan dapat dikatakan lengkap jenis bencana yang menimpa bangsa indonesia baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Untuk itu dapat saya simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana berbagai penelitian juga telah memaparkan tentang kerawanan yang ada di masing-masing propinsi di Indonesia. Begitu juga dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di Kota Yogyakarta setelah terjadinya Gempa Bumi yang melanda DIY dan Jawa Tengah disusul kemudian dengan angin puting bekiung, banjir, longsor dan dilengkapi adanya kecelakaan jatuhnya pesawat GARUDA yang menewaskan para penumpang.

Kota Yogyakarta yang terdiri atas 14 Kecamatan, 13 diantaranya sudah di nyatakan rawan longsor dan banjir hal ini terkait topografi kota Yogyakarta yang di dalamnya terdapat 3 aliran sungai yaitu sungai Gadjah wong, sungai code dan sungai winongo. Belum lagi mengenai persoalan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta data pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat (data yang ada perbandingannya adalah angka kematian dan angka kelahiran) namun bagaimana dengan data urban ? ini yang belum terjawab... jadi wajar jika Kota Yogyakarta semakin padat penduduknya. Kepadatan penduduk dan padatnya bangunan yang karena memang faktor wilayah cukup kecil di Kota Yogyakarta setelah di analasisi ternyata

menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti lingkungan menjadi kumuh dan sering sekali terjadi bencana kebakaran kare sikap dan perilaku manusianya. Kumuhnya lingkungan di Kota Yogyakarta berdampak pada merebahnya virus dan bibit-bibit penyakit, jadi lengkap sudah kota Yogyakarta sebagai Market bencana dan penyakit.

Kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta terkait dalam adaptasi perubahan iklim adalah siswa-siswi SD, SLTP dan SLTA di Kota Yogyakarta wajib bersepeda pada kesehariannya juga reboisasi (penanaman pohon) disepanjang jalan di Kota Yogyakarta oleh Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengurangan Risiko Bencana bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Kota Yogyakarta dan stakeholder (pihak terkait) lainnya mengadakan sosialisasi ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta materi sosialisasi tersebut UU PB No 24 tahun 2007, upaya pengurangan risikonya di tingkatan individu, keluarga maupun kelompok masyarakat..., Dalam sosialisasi tersebut disampaikan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan oleh Warga Masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana, bagaimana sikap dan tindakan masyarakat ketika terjadi bencana, bagaimana peranan masing-masing pihak terkait seperti PMI, Linmas PBK, Dinkes, Dinsos dll... Aktivitas di ini juga diimbangi dengan kegiatan simulasi bersama dengan warga dan PMI Cabang Kota Yogyakarta.

Masih seputar bencana di Kota Yogyakarta, PMI Cabang Kota Yogyakarta melakukan pendampingan masyarakat di 3 Daerah Aliran Sungai dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dan upaya Awarnes (penyadaran masyarakat). PMI bersama pemerintah juga mengaktifkan posko 24 jam (sebagian puskesmas 24 jam). Pemerintah juga memberikan amanat atau wewenang kepada PMI untuk mengkoordinir seluruh rumah sakit (swasta dan negeri) di Yogyakarta dalam Emergency Medical Servicess System (EMSS) yang rencananya akan di lounching pada bulan depan oleh Bapak Walikota Yogyakarta melalui payung hukum Peraturan Walikota. Dalam kaitannya pengurangan resiko bencana PMI juga melakukan kegiatan selain di masyarakat juga di sekolah yang diberi nama "sekolah siaga bencana/SSB".

Kegiatan SSB ini dilakukan oleh PMI Cabang Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Yayasan Muhammadiyah, Pondok Pesantren dan pihak-pihak lain yang terkait termasuk di dalamnya peranan media lokal (elektronik : TV dan radio, juga media cetak) yang setiap bulannya rutin melakukan diseminasi (mennyebarluaskan) materi-materi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan... Itu dulu dech...

Ayoooo kita Siaga Bencana bersama bukan hanya dari kelompok saja tapi dimulai juga dari diri sendiri...!!!

Jangan Paksa Orang Lain

2008-04-20T06:25:00.000-07:00

KONVENSI INTERNASIONAL
TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN PENGHILANGAN SECARA PAKSA

Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum...(baca pasal 2)

kemudian pada pasal berikutnya dijelaskan bahwa setiap Negara berkewajiban atau mempunyai keharusan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelidiki tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas. Hal ini baik dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang bertindak tanpa kewenangan, dukungan atau persetujuan dari Negara serta membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya... baca : KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4, 23 September 2005 (Diterjemahkan dari Bahasa Inggris. Naskah Asli dalam Bahasa Prancis)

Jogja "tepi sungai rawan longsor"

2008-04-20T06:14:00.000-07:00

'AYAT-AYAT CINTA', Cinta Berbalut Keimanan

2008-03-03T04:46:00.000-08:00

Film ini diangkat dari sebuah novel karya Habiburrahman El Shirazy seorang sarjana lulusan Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. film ini di bintangi oleh : Fedi Nuril, Rianti Cartwright, Carissa Putri, Zaskia Adya Mecca, Melanie Putria.

Proses film setelah mengalami penundaan tayang yang direncanakan pada Idul Adha 2007, akhirnya AYAT-AYAT CINTA (AAC) tayang mulai 28 Februari 2008 menggelegar mengguncang dunia remaja memadati suasana menampakkan sebuah fenomena tersendiri dengan penuh arti.

"Bila cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat" sebuah peribahasa yang menyelewengkan makna akan makna dan hakikat cinta yang sesungguhnya, dimana cinta itu tumbuh/muncul dari lubuk hati seseorang yang terdalam...sebuah karunia yang tak ternilai harganya sebagaimana cinta seorang hamba kepada sang khaliq/pencipta. Namun pepatah di atas menjadi kebiasaan bagi muda-mudi yang sedang merasakannya...pahit menjadi manis, susah menjadi mudah, getir menjadi indah...namun sayangnya muda-mudi saat ini dalam menjalin hubungan lepas batas dari koridor dimana "cinta menjadi buta atas segalanya". Cinta sesungguhnya bukan kepada manusia namun cinta hanya kepada yang mencipta..manusia akan semakin memuja dan melebihkan pujaan hatinya seolah menjadi sempurna di dalam dirinya, tidakkah kalian ingat...bahwa itu adalah hanya sebatas rasa dan anurgerah sang pencipta yang semuan akan kembali pada-Nya.

"Kang Abik" panggilan dari Habiburrahman ini membuka sebuah wacana mengekspresikan novel karyanya menawarkan sebuah konsep cinta yang berbeda, dimana cinta yang di dalamnya mengandung unsur norma dan agama. Bagi masyarakat yang belum pernah membaca novel tentang ayat-ayat cinta, akan terkesima melihat film ini...namun bagi masyarakat yang sudah membaca novel tersebut akan terheran dan menyimak berbagai perbedaan tentang alur cerita dan sifat-sifat para tokoh yang bisa dikatakan tidak se heroik yang tertulis pada novel tersebut. Namun pada prinsipnya menurut saya film dan novel ini sangat menarik dan mengandung berbagai macam unsur terutama pendidikan, baik dari sisi agama, etika pergaulan, etika bermasyarakat sampai pada bagaimana memberikan atau mengambil langkah solutif dalam menghadapi sebuah persoalan bukan lari dari permasalahan mengajarkan generasi muda menjadi manusia yang bertanggung jawab akan dirinya,masa depannya dan lingkungan sekitarnya.

Lebih detail seperti di bawah ini yang tertulis oleh www.kapanlagi.com

Film yang dibintangi oleh Fedi Nuril, Rianti Cartwright, Carissa Putri, Zaskia Adya Mecca, dan Melanie Putria ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Tokoh utamanya, Fahri bin Abdillah diamanahkan pada Fedi Nuril. Pemilihan Fedi sebagai tokoh utama melalui proses tarik-ulur karena sosok Fedi yang tidak 'sesuci' Fahri mengundang kesangsian di kalangan pembaca fanatik AAC.

Fahri diceritakan sebagai pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Hidup Fahri dikejar oleh target karena keluarganya telah mengorbankan segalanya, termasuk sawah warisan kakeknya, agar dia bisa sekolah di Mesir. Fahri berusaha memenuhi target yang digambarkan dalam peta hidupnya, berjuang melawan panas-debu Mesir dan keterbatasan dana. Fahri bertekad menyelesaikan masternya dalam dua tahun, program doktor dalam empat tahun, dan empat tahun kemudian menjadi guru besar.

Fahri juga memiliki target untuk menikah dengan perempuan yang shalehah untuk menyempurnakan agamanya saat dia menyelesaikan tesis magister. Dan waktunya semakin dekat. Sayang Fahri yang hidup 'lurus' sulit dekat dengan wanita, meski ada beberapa wanita yang ada di sekitar kisah hidupnya.

Ada Maria Girgis (Carissa Putri), tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tapi mengagumi Islam dan senang membaca Al Quran, bahkan hafal surat Maryam. Tak hanya Islam, Maria juga mengagumi Fahri yang kemudian berubah menjadi cinta. Sayang rasa cinta itu hanya tertumpah di buku hariannya.

Ada pula rekan senegara Fahri, Nurul (Melanie Putria) anak tunggal seorang kyai Jawa Timur yang juga menuntut ilmu di Al Azhar. Nurul yang pintar dan cantik, juga ketua Wihdah, sebenarnya mencintai Fahri, namun tak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkan atau memberi sinyal cintanya. Demikian pula dengan Fahri yang menaruh hati pada Nurul tapi merasa minder karena dirinya hanya anak petani miskin.

Kemudian ada Noura (Zaskia Adya Mecca), tetangga depan flat Fahri, perempuan cantik yang selalu disiksa oleh ayahnya, Bahadur. Fahri yang berempati dengan Noura akhirnya menolong Noura lepas dari siksaan ayahnya dengan bantuan Maria dan Nurul. Noura yang awalnya digambarkan sebagai perempuan baik-baik, akhirnya menjadi tokoh antagonis di film ini, setelah Noura menuduh Fahri memperkosanya. Tuduhan itu membawa Fahri mengalami 'petualangan' dengan aparat penegak hukum di Mesir, termasuk penjaranya.

Satu lagi, gadis yang paling istimewa. Fahri mengenalnya di metro. Saat itu Fahri membela Islam atas tuduhan tuduhan kolot dan kaku. Aisha (Rianti Cartwright), gadis Turki-Jerman berdarah Palestina, pun jatuh cinta pada Fahri. Dan Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya.

Pada siapa Fahri akan melabuhkan hatinya? Dapatkah dia menjalani segala rasa cinta dan problema yang mengiringinya dengan tetap berpegang teguh pada Islam yang diyakininya?

Sejak awal rencana pembuatan film ini para penggemar fanatik novel AAC tidak yakin Hanung dapat membuat film ini sebagus novelnya. Bahkan Kang Abik tak berharap banyak atas hasil akhir film adaptasi dari novelnya, karena imajinasi tulisan jauh lebih luas daripada imajinasi visual. Banyak juga yang beranggapan Zaskia tidak cocok berperan sebagai Noura, tapi lebih sesuai sebagai Nurul.

Yang namanya film adaptasi pasti tak luput dari pembandingan dengan novel yang diadaptasi. Bagi penggemar Fahri siap-siap kecewa, karena Fahri di film tak sesempurna Fahri di novel. Fahri di film tidak menguasai beberapa keahlian seperti halnya di novel. Karena itulah, Fahri di film terlihat jauh lebih manusiawi dibandingkan novelnya.

Sayangnya, banyak detail di novel yang dilewatkan oleh Hanung, sehingga terasa ada yang kurang saat menontonnya. Hanung juga lebih banyak memberi porsi pada perilaku 'poligami' Fahri. Padahal novel Kang Abik berkisah lebih (jauh lebih dalam) dari hanya persoalan 'poligami'.

Satu lagi yang paling mengganjal adalah kemampuan orang-orang Mesir dalam memahami dan berbicara bahasa Indonesia. Film yang bersetting di Mesir ini lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Saat menontonnya tak ayal ingatan jatuh ke film James Bond tahun 1970-an yang mana orang-orang Uni Soviet sangat fasih berbahasa Inggris.

Meski demikian, sekali lagi, Hanung menunjukkan kualitas tangan dinginnya dalam membesut film untuk kalangan anak muda. Meski ada beberapa yang berbeda dengan novelnya, namun penceritaan Hanung sangat cimaik, khas anak muda, serta mudah diikuti bagi yang belum pernah baca novelnya. Beberapa penambahan, seperti adegan pemukulan Fahri di Metro, kisah tabrak lari Maria, justru menambah greget dan menambal 'lubang' dari novel Kang Abik.

Secara umum film ini mampu memberi pandangan berbeda tentang arti cinta yang dibalut dengan keimanan...namun saya juga menyarankan, agar kiranya teman-teman semua bisa lebih mencermati proses dan alur cerita sehingga kita bisa memetik hikmah dan manfaat di balik keajaiban dunia dan perhelatan manusia....

makna blog "bunga rampai kehidupan"

2008-02-23T08:09:00.000-08:00

Salam sejahtera,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Selamat datang teman... perlu saya paparkan kepada para pengunjung sekalian yang baik hati berkenan mengunjungi blok ini walau memang masih tampil sederhana dan terbatas isinya. Perlu pengunjung ketahui bahwa Blog ini mencoba menampilkan sisi berbagai macam kehidupan sebagai bentuk respons atas karunia Pencita Jagat Raya ini yang menciptakan alam semesta beserta isinya...

Blog ini juga di sisi atas saya pasang berbagai macam kehidupan, seperti kehidupan binatang buaya yang sedang membuka buku diare familly dan kura-kura yang sedang menengok sisi kanan dan kirinya ternyata ia tinggal sendiri...kehidupan mereka semakin hari semakin musnah karena ulah kejaman manusia...

Foto saya (manusia) di lorong panjang melambangkan kehidupan manusia dalam perjalanan dan proses panjang yang ditempuh menembus ruang tanpa batas dan waktu demi cita-cita di masa depan dengan berbagai macam dinamika yang ada dan terjadi pada diri dan kehidupan manusia.

Binatang pinguin dan donal merupakan simbol kegemaran manusia yakni dunia humor (penuh tawa dan canda) seiring dinamika kehidupan yang terus berkembang dan meningkatnya angka depsresi/stress manusia di dunia ini karena banyak faktor yang mempengaruhinya..

Kemudian, Saya selaku pengelola blog ini menyampaikan terima kasih atas kunjungan anda pada blog ini. Saya menyadari sepenuhnya, bahwa karya ini masih sangat-sangat jauh dari kesempurnaan, kurang dapat memuaskan anda sebagai pengunjung, bahkan mungkin anda kecewa...Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati saya memohon kepada para pengunjung semua, kiranya berkenan memberikan masukan, saran, kritik maupun ide dan sumbangsih pemikiran kepada saya selaku pengelola sebagai proses belajar meningkatkan kapasitas menuju ke arah yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera kembali...

TTD

Mukhsinun
From : Yogyakarta, Indonesia
email : selasa.kliwon@gmail.com / inun_saja@yahoo.co.id / precident_ri@yahoo.com

POLIGAMI BUKAN SOLUSI DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA

2008-02-19T10:59:00.000-08:00

Judul buku : Menolak Poligami studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam

Penulis : Drs. Supardi Mursalin M.Ag.

Tebal buku : 87 halaman

Cetakan : I, Maret 2007

Penerbit : Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Pengertian
Berbicara mengenai poligami adalah bahasan yang menarik sampai saat ini karena hal ini sangat kasuistik dan kurang sesuai dengan perilaku masyarakat umum di Indonesia. Penulis buku ini mendefinisikan kata poligami secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Maka poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang”. Buku ini selain juga menyebutkan pengertian poligami dari bahasa Indonesia, dan pendapat para ahli.
Kata poligami atau poligini tidak digunakan dalam Undang-undang perkawinan maupun peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta peraturan pemerintah nomor 10 1983. seperti yang dipaparkan oleh penulis dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 misalnya, Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
Menurut syari’at Islam Poligami atau ta’addud al-zaujat adalah kebolehan mengawini perempuan yang disenangi; dua, tiga atau empat kalau bisa berlaku adil, seperti terdapat dalam surat al-Nisa’. ayat 3. kemudian poligami menurut jumhur ulama adalah terbatas pada empat wanita. Kata-kata poligami disebut : matsna, tsulats dan ruba’. Mengapa para ulama berselisih pendapat ? hal ini menurut penulis buku ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dalam memahami wawu pada ayat itu. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua. Pertama ulama yang mengartikan dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat sehingga jumlahnya menjadi sembilan. Kedua ulama yang mengartikan dua tambah dua, tiga tambah tiga dan empat tambah empat sehingga jumlahnya menjadi delapan belas.
Kesimpulan penulis buku ini dalam pengertian poligami mengartikan kata poligami menurut masyarakat umum, hal tersebut menjadi dasar penulis untuk menghindari terjadinya salah faham atau salah pengertian yang disebabkan telah memasyarakatnya istilah tersebut di kalangan umum.
Poligami pada masa bangsa sebelum Islam
Poligami dalam perjalanan sejarah bangsa sebelum islam merupakan hal yang membudi daya pada kehidupan masyarakat terlebih pada saat terjadinya peperangan, poligami tidak bias dielakkan. Poligami dengan berbagai macam dalih atau alibi pada masa sebelum islam dilakukan oleh para bangsawan seperti raja untuk melambangkan ketuhanan yang dipandang hal tersebut sebagai perbuatan suci. Hal ini terjadi pada bangsa barat purbakala. Babilonia, Assiria dan Parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki.
Buku ini memaparkan perkembangan poligami dari masa ke masa lengkap dengan kasuistik tentang poligami di masa sebelum islam seperti pada masa nabi musa as dari kalangan bani Israel, kemudian jerussalem yang mencoba membatasi poligami dengan empat wanita dan lebih jauh lagi di paparkan mengenai poligami dikalangan umat hindu, yahudi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
Poligami dalam Islam
Poligami dalam islam seperti yang termuat dalam al-Qur’an :4:3) bahwa jumlah istri yang boleh di nikahi paling banyak empat orang wanita, apabila salah satu diantaranya ada yang diceraikan atau ada yang meninggal, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi dari empat. Ayat ini menggaris bawahi dengan kalimat apabila laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, pengertian adilpun secara luas bukan pengertian adil secara sempit.
Pada dasarnya islam menganut sistem monogami, namun dengan demikian Islam juga membolehkan poligami yang dilakukan oleh umatnya namun dengan jumlah yang terbatas dan sifatnya bukan sebuah keharusan. Islam sangat toleran sebenarnya bila kita hayati, tapi tidak kemudian disalah artikan. Toleransi-toleransi dalam Islam tetap disertai dengan batasan-batasan atau ketentuan untuk membentengi umatnya.
Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami hanya pada laki-laki tertentu bukan semua laki-laki diperbolehkan melakukan poligami, itu pun sebagai alternatif atau jalan keluar, bukan merupakan tujuan awal dari perkawinan sehingga sebenarnya poligami menurut penulis adalah bukan satu-satunya solusi dalam rumah tangga. Poligami dalam islam secara lebih lugas dan lengkap dengan dalil-dalil al-Qur’an dan Hadits diulas oleh penulis dalam buku ini.
Poligami menurut Hukum Perkawinan di Indonesia
Asas monogami merupakan asas yang dianut oleh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa poligami hanya diperbolehkan kepada orang-orang yang menurut hokum dan agama yang dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristrei lebih dari seorang hal ini menurut UU tersebut asas monogami yang bersifat terbuka.
Beberapa alasan yang memungkinkan seseorang diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang antara lain :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (hal ini disebutkan pada pasal 4 ayat 2 UU perkawinan.

Adapun syarat-syarat suami dalam mengajukan permohonan poligami ke pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

3. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-abak mereka (tersebut pada pasal 5 UU perkawinan).

Syarat-syarat tersebut diualangi kembali dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan tambahan pengertian :

1. Dalam hal persetujuan lisan dari istri/istri-istri harus diucapkan di depan siding pengadilan

2. Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu

3. Dalam adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji (pasal 41 b, c dan d PP No 9 tahun 1975)

Selanjutnya dalam buku ini juga membahas tentang bagaimana izin poligami dan pembatalan perkawinan secara lebih luas dan gambling atau jelas baik dalam tinjauan hokum islam maupun hokum perkawinan.
Kesimpulan
Menurut saya selaku penulis resensi buku ini setelah membaca dan memahamiisi buku tersebut, lengkap dengan berbagai dalilnya (al-Qur’an dan al-Hadits) poligami seperti kasuistik-kasuistik yang ada pada buku tersebut bahkan kasuistik poligami saat ini yang muncul di Indonesia, baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan, poligami menurut saya bukan solusi dalam rumah tangga namun lebih pada keinginan pemenuhan hawa nafsu belaka walau dengan berbagai dalih dan kondisi saat ini.
Untuk itu Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan membatasi praktek-praktek poligami. Hal senada juga dilengkapi oleh pemerintah dengan PP Nomor 9 tahun 1975. dalam hal ini pemerintah sebenarnya juga tidak menghendaki poligami dilaksanakan oleh masyarakat bangsa Indonesia, namun ajaran Islam dan agama lainnya serta pemerintah menganjurkan kepada umat maupun warga negaranya untuk lebih pada bagaimana caranya menjaga dan membina rumah tangga secara harmonis.

Oleh : Mukhsinun

Pemerhati masalah sosial dan gender

Resensi ini sebagai bentuk kritik dan kontribusi atas wacana poligami di Indonesia saat ini yang sebenarnya tidak lagi sesuai tuntunan agama.

Climat Change

2008-02-19T09:50:00.000-08:00

Jangan heran jika dunia kita terus dirundung bencana..."tiada asap tanpa api" atau tiada masalah tanpa sebab, demikian kata pepatah. Banyak pakar meneliti dan berpendapat bahwa tragedi bencana "disaster" yang melanda negara kita bahkan seluruh jagat raya ini merupakan efek dari semakin menipisnya lapisan ozon yang berdampak pada perubahan iklim tidak menentu. Hal tersebut merupakan efek rumah kaca, pembakaran hutan, meluapnya transportasi (kendaraan bermotor) yang tak terkendali, pabrik-pabrik dan masih banyak lainnya yang turut berperan dalam memberikan kontribusi pencemaran udara maupun lingkungan. sehingga tidak heran jika semuanya berubah menjadi tidak normal, suhu udara akan semakin panas, angin kencang dan musim tidak menentu sampai bencana melanda seluruh penjuru nusantara. Hal ini belum kita tinjau dari sisi sikap dan sifat manusia yang sudah tidak ramah lagi terhadap lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, penebangan liar dan penggundulan hutan dan masih banyak pula lainnya.

Lantas bagaimana dengan nasib generasi kita dihari yang akan datang? jika kita tidak mulai bergerak merubah ini semua kondisi akan lebih memburuk. Ayooo...kita sadar bersama bahwa bencana itu mahal dan menyakitkan...kurangi risiko bencana dimulai dari diri kita, bukan orang lain !!!

bilik kehidupan

2008-02-19T09:34:00.000-08:00

Hidup ini tak akan menjadi indah tanpa hadirnya sahabat. Makna dan hakikat sahabat dalam kehipan ini sangatlah berarti "tanpamu aku tiada" atau kata lain kehadiran kita takkan ada artinya bila tidak bersama. Suka cita berbagi bersama adalah warna warni dalam kehidupan, tanpa berbagi hidup tiada arti, tanpa sahabat hidup tiada manfaat.

menata kehidupan kegemaran manusia

2008-02-19T04:58:00.000-08:00

Bunga atau kembang merupakan suatu simbol keindahan...begitu pula kehidupan manusia jika kita tengok sejak proses lahir di dunia dengan perantara dan pertaruhan nyawa..."generasi diharapkan mampu membawa keindahan warna dunia" sebagai bentuk perubahan.
Kucuran darah, teriak dan isak suara ibu yang sedang berjuang mewarnai usaha kerasnya demi sang buah hati. Kecemasan bapak dan keluarga akan kondisi pahlawan yang sedang berjuang demi masa depan dirinya dan genarasi kehidupan dilengkapi dengan untaian do'a kepada Sang Pencipta yang membawa ketenangan segalanya...
Saat suara tangis generasi menggelegar "oooeee" memecah suasana ketegangan melemaskan otot dan urat nadi, merubah suasana menjadi tawa dan sorak gembira terdengar suara "alhamdulillahirabbil'alamiin" semua yang mendengar dan merasakan lepas, lega..."satu generasi muncul sebagai harapan mereka".
Kebahagiaan hadir dan permasalahan kembali muncul selepas anak terlahir melengkapi hiruk pikuknya dunia...bagaimana cara membesarkan dan mengasuh generasi ? "sikil kanggo ndas, ndas kanggo sikil" (istilah jawa) atau bahasa lainnya kaki di kepala, kepala di kaki...merupakan simbol perjuangan pahlawan (orang tua) dalam membesarkan generasinya. "cengkir" atau kencengeng pikir (istilah jawa) juga menjadi simbol atau lambang akan upaya pahlawan dalam mempertahankan segalanya. Suatu modal awal dalam memupuk semangat menjalani roda-roda kehidupan yang terus berputar mengiringi cepatnya waktu.
Generasi tumbuh dan berkembang pesat seakan menembus batas tanpa ruang dan waktu menuju kejam dan indahnya dunia nyata. Belajar...belan dan terus belajar sang generasi menuju masa depan harapan pahlawan, menerjang hiruk pikuk dan pahit serta getirnya kehidupan. Keindahan tanpa dirasakan tertutup oleh besarnya ambisi dan cita-cita yang terus akan diwarnai permasalahan, kendala, dan kesuksesan sebagai proses pendewasaan sang generasi. Bangga ketika mampu, tertawa ketika bisa, bersedih ketika gagal, dan lain sebagainya...itu semua adalah bunga rampai kehidupan yang tidak dapat diindahkan oleh manusia, semuanya sudah digariskan dan ditetapkan. Semua itu merupakan ketetapan sang pencipta yang maha kaya,bijak,kasih dan mampu serta mengetahui atas segalanya...Sang pencipt akan meberikan cobaan hambanya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing...

"JANGAN PERNAH MIMPI UNTUK MERUBAH DUNIA, JIKA KITA SENDIRI TIDAK MAMPU MENGUBAH DIRI KITA"

by. selasa.kliwon@gmail.com